8 Jenis Hak Atas Tanah yang Perlu Anda Ketahui!

8 Jenis Hak Atas Tanah yang Perlu Anda Ketahui!

 

Keberadaaan tanah memiliki peranan yang sangat penting bagi kemakmuran dan kesejahteraan untuk seseorang ataupun suatu kelompok, namun perlu kita ketahui bahwa tanah memiliki fungsi serta hak yang berbeda antara satu dengan yang lainnya.

Sebagai negara hukum, hak atas tanah diatur oleh negara melalui peraturan perundang-undangan. Pada Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjelaskan bahwa :

Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk keperluan negara”

Kemudian poin tersebut diamanatkan menjadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau biasa disebut dengan UUPA, sudah 60 tahun peraturan tersebut menjadi payung hukum untuk bidang pertanahan di Indonesia. Apabila melihat ketentuan Pasal 16 ayat (1) UUPA, dalam ketentuan pasal tersebut dijelaskan bahwasanya terdapat macam-macam hak atas tanah seperti berikut :

  1. Hak milik

  2. Hak guna usaha

  3. Hak guna bangunan

  4. Hak pakai

  5. Hak sewa

  6. Hak membuka tanah

  7. Hak memungut hasil hutan

  8. Hak lain yang diatur lebih lanjut

Pada artikel ini, kami akan mengulas secara mendalam mengenai hak-hak atas tanah agar Anda tidak keliru lagi.

  1. Hak Milik

Hak yang dimiliki secara turun-temurun sekaligus menjadi hak terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah dengan jangka waktu yang tidak dibatasi. Hak ini dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain, namun disamping itu pemerintah juga mempunyai kewenangan untuk menetapkan badan hukum yang dapat memiliki hak atas tanah antara lain, bank negara, perkumpulan koperasi pertanian, badan keagamaan, badan sosial.

  1. Hak Guna Usaha

Hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara bagi warga negara Indonesia dan badan hukum yang didirikan menurut hukum di Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. Dalam jangka waktu yang diberikan selama 35 tahun, dapat diperpanjang 25 tahun, dan pembaharuan 35 tahun. Mengenai pihak-pihak yang dapat menjadi pemegang hak guna usaha meliputi, warga negara Indonesia dan juga badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.

  1. Hak Guna Bangunan

Hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan atas tanah yang bukan merupakan miliknya sendiri, dengan jangka waktu yang diberikan paling lama 30 tahun dan atas permintaan pemegang hak serta mengingat keperluan kondisi, maka HGB dapat diperpanjang dengan jangka waktu paling lama 20 tahun.

  1. Hak Pakai

Hak untuk menggunakan dan/atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai oleh Negara, yang memberi wewenang serta kewajiban yang ditentukan dalam keputusan oleh pejabat yang berwenang atau tanah milik orang lain dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya, diluar perjanjian sewa-menyewa atau pengolahan tanah serta tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pihak yang dapat memiliki hak pakai, antara lain warga negara Indonesia, orang asing yang berkedudukan di Indonesia, badan hukum yang didirikan menurut hukum di Indonesia dan berkedudukan di Indonesia, badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia. Jangka waktu yang diberikan adalah 25 tahun dan dapat diperpanjang 20 tahun atau diberikan jangka waktu yang tidak dapat ditentukan selama tanahnya digunakan untuk keperluan tertentu.

  1. Hak Sewa

Hak yang memberi kewenangan kepada seseorang atau badan hukum, untuk menggunakan tanah milik orang lain dengan membayar sejumlah uang kepada pemiliknya sebagai biaya sewa. Para pihak yang dapat menjadi pemegang hak sewa antara lain, warga negara Indonesia, orang asing yang berkedudukan di Indonesia, badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia, badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia

  1. Hak Membuka Tanah

Hak yang diberikan untuk memanfaatkan segala bentuk sumber daya alam dengan catatan yang bersangkutan atau penerima hak tersebut tidak memiliki secara langsung obyek yang dimaksud.

  1. Hak Memungut Hasil Hutan

Hak yang diberikan kepada warga atau suatu anggota dalam masyarakat hukum tertentu untuk dapat memungut hasil hutan yang termasuk wilayah masyarakat hukum tersebut, pihak yang dapat mempunyai hak ini hanyalah warga negara Indonesia.
 

Sumber:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

https://new.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5eeb3b383296d/jenis-jenis-hak-atas-tanah-dan-yang-dapat-menjadi-pemegangnya/#_ftn20

https://fjp-law.com/id/mengenal-hak-hak-atas-tanah-menurut-hukum-agraria/